Ketika Aksi Damai Jadi Ancaman: Bandar Lampung di Bawah Bayang Represi 

 ANDALASNET.COM  Solusi Masa Kini

Bandar Lampung - Ditengah luka dan lumpur banjir yang belum kering, masyarakat Bandar Lampung kembali menjerit - bukan karena air yang datang tiba-tiba, tapi karena suara mereka, lagi-lagi, dipaksa untuk diam. 

Aksi damai yang berlangsung pada Kamis, 24 April 2025, di depan Kantor Walikota Bandar Lampung berubah menjadi tragedi kecil bagi demokrasi. Sekelompok pemuda yang datang menyuarakan keresahan masyarakat - khususnya korban banjir - justru dihadiahi perlakuan represif oleh aparat Satpol PP. Rekaman video yang kini viral memperlihatkan bagaimana suara harapan dibungkam, tubuh ditarik, dipiting, seolah mereka adalah ancaman negara. 

Namun di balik tekanan, lahir keberanian baru. 

Indra Segalo Galo, aktivis pemuda Lampung, bersuara lantang. 

> “Saya, Indra Segalo Galo, mengecam keras tindakan Walikota Bandar Lampung. Saat rakyat datang membawa pertanyaan dan harapan, kenapa pemimpinnya justru memilih bersembunyi? Kenapa rakyat malah dibenturkan secara fisik dengan aparat?” ujarnya penuh amarah. 

Menurut Indra, kejadian ini bukan sekadar pembungkaman. Ini adalah upaya sistematis untuk mematikan semangat warga yang menuntut jawaban. Bukannya hadir memberi solusi atas banjir yang telah menewaskan delapan orang dan merusak ribuan rumah, Walikota malah memilih bungkam. 

> “Jika Walikota masih enggan menemui masyarakatnya sendiri, maka saya akan berdiri di barisan terdepan bersama rakyat. Kami akan turun aksi. Kami akan membuka mulut sang Walikota dengan suara rakyat yang tak bisa dibungkam,” tegasnya. 

Indra pun mengajak seluruh pemuda untuk terus berani bersuara demi keadilan. Ia mengingatkan, negeri ini dibangun atas dasar semangat demokrasi, bukan rasa takut terhadap penguasa. 

> “Wahai pemerintah, jangan kalian kebiri hak demokrasi di negeri Pertiwi ini. Negara kita berdaulat, negara kita punya hak berekspresi dan berpendapat,” tutup pria yang akrab disapa Bang Indra. 

Demokrasi di Persimpangan Jalan
Peristiwa ini menyisakan tanya besar: ke mana arah demokrasi lokal jika suara yang sah saja dibungkam dengan kekerasan? Apakah berdiri dan berbicara kini menjadi ancaman yang harus dibungkam dengan kekuatan fisik? 

Panglima Laskar Merah Putih Provinsi Lampung, Mulyadi Jas, menyebut kejadian ini sebagai kegagalan moral negara. 

> “Ini bukan hanya kekerasan fisik. Ini kekerasan terhadap hati rakyat yang sedang berharap,” katanya. 

Ia menuntut permintaan maaf terbuka dari Walikota dan pengusutan tuntas atas tindakan aparat yang dinilai melecehkan prinsip-prinsip demokrasi. 

Cermin Harapan di Tengah Represi
Aksi kecil itu barangkali dianggap sepele oleh penguasa. Tapi di baliknya, menyala bara kesadaran baru: rakyat masih punya hak untuk menuntut, berbicara, dan memperjuangkan kebenaran. 

Bagi mereka, suara bukan sekadar ucapan - itu adalah nyawa dari demokrasi itu sendiri. Dan selama masih ada satu orang yang berani bersuara, maka akan selalu ada harapan bahwa negeri ini tidak benar-benar bisu.
(TIM/Red/Gandi)