Wali Kota Bandar Lampung Dicerca Tak Hadapi Massa Aksi, Dinilai Hanya Pencitraan

 ANDALASNET.COM 

Bandar Lampung -  Aksi damai sejumlah massa digelar di depan Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Jalan Dokter Susilo No.2, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, selama beberapa hari terakhir. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap buruknya penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung. 

Meski sudah berlangsung berulang kali, massa aksi mengaku belum mendapatkan tanggapan langsung dari Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. Aksi damai itu ditujukan sebagai bentuk aspirasi warga yang menginginkan solusi konkret atas bencana yang merenggut korban jiwa dan merusak lingkungan pemukiman. 

Salah satu peserta aksi, Indra Segalo-galo, yang dikenal sebagai aktivis muda, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Wali Kota yang dinilai tidak responsif. 

"Kami merasa kecewa kepada Eva Dwiana sebagai Wali Kota. Ia tidak mau menemui dan memberikan penjelasan atas aksi damai yang kami lakukan demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Kota Bandar Lampung," ujar Indra saat aksi berlangsung, Senin (28/4/2025). 

Lebih lanjut, Indra mempertanyakan kepemimpinan Eva Dwiana yang dianggap tidak siap menerima kritik publik. 

"Jika tidak siap dikritik, jangan jadi pemimpin. Jangan-jangan jabatan ini hanya untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Kalau begitu, lebih baik mundur dari jabatan," tegasnya. 

Indra juga menyoroti proyek-proyek infrastruktur yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. 

"Selama Eva Dwiana jadi Wali Kota, apa yang sudah dibangun? Hanya tugu pagoda dan JPO (jembatan penyeberangan orang). Apa manfaatnya bagi masyarakat? Kami menduga itu hanya akal-akalan untuk ajang korupsi," tambah Indra. 

Ia juga menuding kebijakan pemerintah kota terkait perizinan tambang galian bukit sebagai penyebab utama terjadinya banjir di sejumlah titik. 

"Banjir di mana-mana ini karena kebijakan pemerintah kota yang diduga memberikan izin tambang galian bukit. Kami curiga ada keuntungan yang dinikmati oknum Pemkot Bandar Lampung tanpa memikirkan dampak kepada masyarakat," ucapnya. 

Indra menilai, langkah pemerintah yang baru bergerak setelah bencana terjadi hanya sebagai pencitraan belaka. 

"Tidak ada gunanya kalau setelah terjadi baru turun ke lokasi. Itu hanya pencitraan," katanya. 

Selain itu, Indra juga mengungkapkan adanya dugaan penggiringan opini oleh sejumlah oknum pamong, camat, dan lurah yang disebutkan mengarahkan warga untuk melakukan aksi tandingan. 

"Kami mendapat informasi bahwa warga Kecamatan Panjang diminta membawa tiga orang per RT untuk membuat pernyataan menolak aksi demo di depan Kantor Wali Kota. Bahkan dikatakan bahwa jika aksi kembali terjadi, mereka akan berhadapan dengan warga Panjang," ujar Indra. 

Ia menilai hal tersebut sebagai upaya membungkam kritik dan mengadu domba warga. 

"Kami menduga warga yang diarahkan itu diberikan uang senilai Rp400 ribu. Ini sangat memprihatinkan. Jangan adu domba kami," tegasnya. 

Indra menegaskan bahwa aksi damai yang digelar murni untuk meminta pertanggungjawaban Wali Kota atas bencana banjir serta langkah konkret untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. 

"Kami hanya ingin Ibu Wali Kota hadir menemui kami, memberikan jawaban secara langsung kepada publik, bukan justru bersembunyi di balik petugas Satpol PP. Itu saja keinginan kami sebagai perwakilan warga Kota Bandar Lampung," pungkasnya. 
(Gandi)